Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Menurut Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana terdapat indikator pengungkit yang memiliki 2 (dua) nilai C pada komponen “Penataan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani merupakan upaya untuk mewujudkan Pengadilan yang Bebas KKN, Akuntabilitas Tinggi, Kinerja yang Efektif dan Efisien serta Pelayanan kepada masyarakat yang prima dan berkualitas yang difokuskan. Raihan ini juga menandakan bahwa LLDIKTI Wilayah VI merupakan LLDIKTI pertama yang meraih predikat WBK. Penilaian mandiri ini berlangsung sepanjang Juni 2021. Soerojo Magelang dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah. 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PERMEN-KP/2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai kewenangan pada pelayanan pertanahan telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK. 02. Predikat Wilayah Bebas Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya diberikan pada 2019 dan dicabut sejak 3 Februari 2022. Jakarta - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung berhasil kembali meraih penghargaan berskala nasional, Disdukcapil dapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Hotel Fairmont, Jakarta pada Senin,. Namanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada saat ini, unit/satuan kerja pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedang berusaha untuk dapat meraih predikat Zona Integrita s-Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI-WBK/WBBM) yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. KPK menahan dua orang tersangka salah satunya, Herman Sutrisno. DASAR HUKUM PERMENPAN. Pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber. Camat Kepanjenkidul Indra Purwanto mengatakan, pihaknya menjadi salah satu dari tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikirimkan oleh Pemkot Blitar untuk mengikuti. C. Integritas, Syarat untuk Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan. Menurut Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana terdapat indikator pengungkit yang memiliki 2 (dua) nilai C pada komponen “Penataan dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. D. Ia sangat mengharapkan dengan kegiatan sosialisasi SPIP ini, sistem pengendalian intern di lingkungan Kantor BPN seluruh. WBK merupakan singkatan dari apa? Apa yang dimaksud dengan (Menuju) WBK? WBK adalah singkatan dari Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju) WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program: a. Pelayanan publik yang merupakan suatu keharusan bagi negara atauWilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah; c. Terkait dengan MCP Triwulan I, menurut Bupati Giri Prasta Pemkab Badung telah melakukan input terkait indikator-indikator pada area. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN H AK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYA H BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI Tindak lanjut dari Pencanangan ZI adalah proses pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. 2. Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Unit Kerja yang sukses menerapkan ZI akan memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang menadakan bahwa unit. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Direktorat Telekomunikasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Telekomunikasi Nomor 79 Tahun 2021. Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Selama ini, para napi koruptor hanya menerima hukuman-hukuman ringan, bahkan terkadang turut diberikan pengampunan oleh pemerintah melalui, Kemenkumham pada saat hari-hari besar. Dasar Hukum 1. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. D. penataan tata laksana, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ialah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam dua tahun terakhir tidak ada kerugian negara yang belum diselesaikan, 2. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden KH. Hery Riyanto, M. Padang, 25 Februari 2020. Dilansir detikNews, ada 4 instansi yang dicabut predikat WBK. Undang-Undang No. dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas. IDENTIFIKASI MASALAH Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBM di lingkungan RSUD dr. M. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor. 2023. Latar Belakang Pembangunan ZI menuju WBK di Kemenag • Inpres Nomor 5 Tahun 2004 menginstruksikan agar Menag. Pagi itu, Selasa 10 Desember 2019, sehari setelah Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memberikan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah yang ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat. Sejak awal tahun 2021, tak sedikit instansi penyelenggara pelayanan publik melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari. Dalam upaya meningkatkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) DKI Jakarta mendapatkan pendampingan dalam mempersiapkan desk evaluasi oleh Tim Penilai. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi. Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara menyerahkan piagam penghargaan kepada Direktur. JAKARTA - Pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di Indonesia. Afdalisma berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) segera mengusulkan LLDIKTI Wilayah X, sebagai satuan kerja dengan predikat zona integritas wilayah bebas korupsi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2. -4 KELIMA a. 2. 2014. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besarPembuatan visa secara daring atau online menjadi jalan masuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, untuk bisa mewujudkan pelayanan yang bebas korupsi. E. YOGYAKARTA -- Jajaran satuan kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di lingkup Yogyakarta ditantang untuk mewujudkan komitmen membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaannya dilakukan setiap satuan kerja atau unit kerja yang terkait langsung dengan pemberian pelayanan kepada. menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Rumah Sakit Jiwa Prof. Selain itu, Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang menandatangani piagam zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK) yang dilakukan di aula Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata korupsi memiliki arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) demi keuntungan pribadi atau orang lain. Pencabutan ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sebagai tersangka kasus penyuapan. Hal tersebut dilaksanakan di Ruang Legiprudensi lantai dasar Gedung Ditjen PP pada hari. id: 4 Hlm. Kalapas Klas IIA Pematangsiantar, Porman Siregar dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Togar Sitorus foto bersama usai melakukan pencanangan Pembangunan Zona Intergritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, Selasa (25/2) (Analisadaily/Franscius Hartopedi Simanjuntak)Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta maka perlu disusun Rencana Aksi dan Target Prioritas Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Mengingat : 1. ZI-WBK (Zona Integrasi Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Pengumuman Tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 | Jakarta, 14 Juli 2022. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 2. com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di empat unit kerja instansi pemerintah. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) berdasarkan kebijakan internal di masing-masing instansi pemerintah. 01. KOMPAS. Judul. Jakarta – Humas : Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2020, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2020 bertempat diHotel Faimont, Senin, 21 Desember 2020. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)ZONA INTEGRITAS, IMPLEMENTASI WILAYAH BEBAS KORUPSI PADA KEMENTERIAN AGAMA Maman Taufiqurohman Sekertaris Itjen DISAMPAIKAN DALAM ACARA RAKORNAS LPSE PADA TGL 22 JULI 2014 . Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah instansi pendidikan Bersih dan Melayani. (Julia,2019) Salah satu daerah yang mengajukan permohonan penerapan zona integritas di wilayah pemerintahannya adalah Kabupaten Bone. Dr. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. Pada kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Bambang Rantam. jenis/bentuk peraturan: peraturan menteri: pemrakarsa: kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi: nomor: 90: tahun: 2021: tentang: pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintahDalam Pedoman Permenpan 52 tahun 2014 pengertian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah : "Predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar Manajemen Perubahan, Penataan Laksana, Penataan Sistem SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja". Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah. U. : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Kelas II Nomor : 89/ KPN/ SK/ 4/ 2022 tanggal 07 April 2022 tentang. 1. Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber. Wakil Direktur (Wadir) Direktorat Zeni Angkatan Darat (Ditziad), Kolonel Czi Y. Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Berdasarkan Pengumuman Kementerian PAN dan RB Nomor B/09/PW. Acara ini berlangsung selama sehari (09/05/2012) di Aula Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia Sulawesi Tengah. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Keempat instansi pemerintah tersebut, yakni Pengadilan Negeri Surabaya dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang. Sayuthi menyampaikan bahwa sistem pengendalian intern sangat penting bagi BPN. Pada tahun ini Kemenkumham kembali mengusulkan pembangunan Zona Integritas (ZI) 520 Satuan Kerja (Satker) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) selaku Tim Penilai Nasional, termasuk di dalamnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oleh sebab itu dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, peningkatan kapasitas dan akuntabilitasnya, serta penguatan orientasinya ke arah perbaikan. Pembangunan . 1813, jdih. Berjuang melawan korupsi itu sama dengan membangun negara yang kaya dan damai. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata. Recent Posts. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah. g nantinya akan ada penilaian Internal Zona Integritas (ZI) dari Badan Pengawas (BAWAS). JAKARTA - Kementerian PAN dan RB melakukan pencanangan gerakan nasional pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya. Bermimpi tentang dunia yang bebas korupsi, mari kita jadikan kenyataan. KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) Teknis Substantif Bidang Inspektorat Wilayah MADDALENA SARAGI DOKTOR GURNING ARMAN RAZAK F. Begitupun dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tentunya memiliki strategistrategi yang telah direncanakan dan direalisasikan untuk dapat mempertahankan predikat Zona. • Sabtu, 15/01/2022 • 1478. Hal ini menunjukkan bahwa WBK/WBBM. Integritas, dengan menandatangai Piagam Zona Integritas, Fakta Integritas dan masing-masing membuat kertas kerja yang. -4- Pasal 2B Instansi pemerintah yang telah berproses membangun Zona Integritas sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, hasilnya tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan. “Capaian program yang bagus dari BKKBN akan terasa lebih. Deklarasi. Mengingat : 1. Kapti, Prasetya Taruma Eka (2019) IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (STUDI DI BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA MALANG). Adapun satker yang juga diusulkan dalam memperoleh sertifikasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) antara lain Pengadilan Agama Kerinci, Pengadilan Agama Bengkalis, Pengadilan Agama Selat Panjang. WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. SURYA. Menurut Menkes, dalam pelaksanaannya diperlukan perencanaan yang baik, terstruktur dan tersistem, serta harus in line dengan sistem yang dikembangkan dan dilaksanakan secara Nasional oleh. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang. Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). com, Jakarta Sebanyak 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 dari hasil penilaian tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk memperkuat dan mempercepat reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah, di antaranya melalui upaya menciptakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah. Prasetyo,. Empat instansi tersebut adalah Pengadilan Negeri Surabaya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia. id: 4 Hlm. Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan; Mengingat : 1. com, Jakarta Sebanyak 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 dari hasil penilaian tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan diri sebagai Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Pemilihan unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, di antaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diukur dengan menggunakan ukuran: 1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); KERJA BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) Teknis Substantif Bidang Inspektorat Wilayah MADDALENA SARAGI DOKTOR GURNING ARMAN RAZAK F. 3. 27. DASAR HUKUM. Korupsi memberikan dampak yang cukup buruk bagi kehidupan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menetapkan Kementerian Perdagangan meraih 7 zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan. Suasana penyerahan anugerah zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Saat ini tercatat sudah ada empat Kantor Imigrasi daerah yang sudah meraih predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita. Liputan6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Wujudkan Birokrasi Bebas Korupsi, Dirjen BC Canangkan Zona Integritas. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN; Undang-Undang No. , MH. Anwar mengaku optimis kembali raih predikat WBK 2022. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja (satker). Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas; 3. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 29, BN. g. Dunia sudah berubah, kita harus mengubah mindset kita, cara berpikir dan cara bekerja,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di BPN Kota Balikpapan, hari ini (25/4). Keberhasilan membangun desa bebas korupsi diharapkan memotivasi dan mendorong masyarakat daerah lain untuk melakukan replikasi hal serupa. Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L/Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. ID : 6 HLM. Dengan berhasilnya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara maka Remunerasi 100% dapat tercapai. 27. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. B. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. bahwa sebagai wujud nyata upaya inovasi dalam inisiatif anti korupsi serta tindak lanjut Deklarasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penetapan Wilayah Bebas Korupsi tanggal 8 Desember 2010 perlu menetapkan Unit Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Wilayah Bebas Korupsi;. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menuju Wilayah Bebas Korupsi oleh Walikota Yogyakarta pada tahun 2014. Bisnis Proses Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam beberapa tahun belakangan ini, saya sering diundang berdiskusi dan menjadi saksi penandatanganan pencanangan dan komitmen pelaksanaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan. Ma’ruf Amin dalam arahannya mengatakan prestasi WBK/WBBM melambangkan komitmen unit kerja untuk. Diperlukan adanya tindakan. 2023. DENPASAR – Senin, 20 Desember 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dalam Acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mencabut predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 4 unit kerja instansi pemerintah. Dubes Rachmat juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan KBRI Bangkok mencanangkan masuk menjadi Zona Integritas menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) dengan slogan “Lancar, Akurat, Berkreasi, Unggul, Sinergi, Integritas, kuntabel, dan Melayani" atau yang disingkat. meningkatkan efektivitas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) adalah predikat yang diberikan pada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata. Kuesioner Survei Dalam pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada pengguna layanan, kuesioner yang disusun mengacu pada pedoman dari Kementerian. Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan LPMP DKI Jakarta. Pendampingan Tata Kelola PPPPTK Matematika oleh Itjen Kemdikbud; UserOnline. LLDIKTI Wilayah VI menjadi salah satau dari 486 unit kerja dari seluruh Indonesia yang ditetapkan sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sehingga pada tahun 2023, diberikan kesempatan untuk mengikuti penilaian unit kerja. 3. 22 Tanggal 12 Januari Tahun 20202 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas. Ketika WBK dideklarasikan, Awang Farouk, Gubernur Kaltim, masih berstatus tersangka dalam perkara korupsi, meskipun akhirnya penyidikan dihentikan.